VOICEOFJATIM – Gagasan penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) memunculkan tafsir yang lebih luas. Kebijakan ini dinilai tidak hanya soal efisiensi administratif, namun juga mencerminkan langkah strategis pemerintah dalam merespons tekanan global.
Assc. Prof. Maulina Pia Wulandari, Ph.D Dosen Magister Ilmu Komunikasi FISIP UB, menilai wacana tersebut merupakan bagian dari komunikasi politik yang terencana. Ia melihat kebijakan ini sebagai sarana menyampaikan pesan bahwa negara sedang bersiap menghadapi situasi ekonomi yang tidak stabil.
Menurut Maulina, WFH mengandung simbol berbagi beban antara pemerintah dan masyarakat. Negara berupaya menunjukkan komitmen melakukan penghematan terlebih dahulu dari birokrasi internal sebelum meminta masyarakat melakukan hal serupa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pesannya jelas, pemerintah ingin memberi contoh lebih dulu, bukan langsung menempatkan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, wacana ini juga dapat dibaca sebagai langkah untuk menguji respon publik. Dalam praktik komunikasi politik, penyampaian isu ke ruang publik sering digunakan untuk mengukur reaksi masyarakat terhadap kebijakan tertentu.
Ia menambahkan, pendekatan ini juga berfungsi sebagai peringatan dini yang tidak disampaikan secara eksplisit. Pemerintah berusaha memberi sinyal bahwa kondisi global sedang tidak kondusif tanpa menimbulkan kekhawatiran.
Dari sisi ekonomi, muncul wacana WFH yang mencerminkan kewaspadaan terhadap tekanan fiskal dan energi. Kenaikan harga minyak dunia yang memicu ketegangan geopolitik berpotensi meningkatkan beban subsidi dalam APBN.
Dalam kondisi tersebut, kebijakan WFH dipandang sebagai solusi alternatif untuk menekan konsumsi BBM tanpa harus langsung menaikkan harga energi yang sensitif secara sosial.
“Ini semacam jalan tengah, mengendalikan konsumsi tanpa menyentuh harga,” jelasnya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan ini juga memiliki risiko. Salah satunya adalah potensi penurunan kualitas pelayanan publik jika sistem kerja jarak jauh tidak didukung infrastruktur digital yang memadai.
Selain itu, komunikasi yang kurang tepat bisa memicu spekulasi di masyarakat, termasuk kekhawatiran akan kenaikan harga BBM. Hal ini berisiko memicu pembelian panik.
Maulina menekankan pentingnya komunikasi publik yang terarah dan transparan.
Keberhasilan kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh implementasi teknis, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Di sisi lain, ia juga mengganggu perlunya konsistensi dalam efisiensi anggaran. Masyarakat akan lebih menerima kebijakan penghematan jika pemerintah juga serius membenahi program yang dinilai membebani APBN. “Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada konsistensi kebijakan,” tutupnya.
