VOICEOFJATIM – Menyusul klarifikasi sebelumnya terkait sisa pembayaran pengadaan audio dan CCTV, manajemen New Wisata Wendit kembali memberikan penjelasan lanjutan mengenai langkah-langkah yang tengah dilakukan pasca pelestarian kepengurusan.
Perwakilan Manajemen, mengungkapkan bahwa proses transisi dari manajemen lama ke manajemen baru berlangsung pada pertengahan Januari 2026. Sejak saat itu, manajemen baru masih fokus melakukan penataan internal.
“Peralihan manajemen berlangsung pada pertengahan Januari 2026, sehingga dalam tiga bulan terakhir kami masih melakukan penyesuaian,” ujar salah satu perwakilan Manajemen
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, dalam kurun waktu tersebut, melakukan inventarisasi aset serta verifikasi terhadap kemajuan pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan bersama vendor pada masa manajemen lama.
“Kami saat ini masih melakukan pendataan aset dan verifikasi ulang pekerjaan dari vendor atas proyek yang berjalan di manajemen sebelumnya,” kata perwakilan Manajemen.
Langkah ini, selanjutnya, menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh pekerjaan dan kewajiban yang ditinggalkan manajemen lama dapat dipetakan secara jelas, baik dari sisi fisik pekerjaan maupun administrasi.
Terkait sisa pembayaran yang sempat menjadi sorotan publik, ia menyebut telah melakukan rapat internal untuk membahas hal tersebut. Manajemen juga telah menyusun agenda pertemuan dengan vendor guna berdiskusi hasil verifikasi pekerjaan sekaligus mencari solusi atas kekurangan pembayaran yang belum terselesaikan.
“Kami sudah melakukan rapat internal dan merencanakan pertemuan dengan vendor untuk membahas hasil verifikasi pekerjaan serta penyelesaian kekurangan pembayaran,” jelasnya.
Ia menegaskan, pendekatan yang dilakukan manajemen baru tetap mengedepankan kehati-hatian dan itikad dengan baik, dengan harapan seluruh permasalahan dapat diselesaikan secara profesional tanpa menimbulkan permasalahan lanjutan.
Sebelumnya, manajemen telah mengakui adanya sisa pembayaran sebesar Rp105 juta dari total pengadaan senilai Rp271 juta. Namun, kewajiban tersebut disebut merupakan bagian dari kebijakan manajemen lama yang kini masih dalam proses verifikasi.
