Moreno: Kritik MBG Wajar, Tapi Program Nasional Tak Bisa Semudah ‘Sim Salabim’

hukumindonesia.online/ – Menanggapi pro-kontra seputar pelaksanaan program nasional, Anggota DPR RI sekaligus kader Gerindra, Moreno Soeprapto, menegaskan bahwa kebijakan pemerintah pusat tidak bisa langsung sempurna sejak awal.

“Program nasional baru pertama kali dijalankan, wajar kalau belum sempurna,” ujar Moreno saat ditemui, Minggu (26/10/2026).

Menurutnya, kendala dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagian besar muncul akibat faktor manusia. Ia menyebut ada sejumlah oknum dari pihak penyedia jasa dan mitra bahan baku yang belum memahami standar kerja secara utuh.

“Masalah itu muncul karena SDM di lapangan belum semuanya siap. Ada transisi dari sistem lama ke baru,” ungkapnya.

Untuk itu, Moreno menekankan pentingnya sinergi antara seluruh elemen pelaksana, mulai dari kepala dapur, tim SPPG, hingga dinas terkait. Pemerintah, kata dia, kini memperketat pemantauan di setiap daerah.

“Kami monitor langsung dari dapur sampai bahan baku. Dinas Kesehatan juga ikut memastikan keamanan makanan di bawah kendali pemerintah daerah,” jelasnya.

Moreno menyebut mayoritas masyarakat menilai program ini positif. Bahkan, anak-anak penerima manfaat menyampaikan apresiasi langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Banyak anak yang bahagia dengan program ini. Ada yang bilang belum pernah makan sebaik itu di rumah,” katanya.

Ia mengutip data bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan mencapai 80 persen. Namun, ia mengingatkan bahwa program besar seperti ini tidak bisa “sim salabim” menjadi sempurna.

“Yang penting manfaatnya sudah terasa. Tinggal kita benahi bagian-bagian kecilnya,” ujar Moreno.

Mengenai kabar keracunan makanan, ia menilai perlu verifikasi mendalam.

“Kami terbuka dengan kritik, tapi bisa jadi yang membuat sakit bukan dari MBG, melainkan jajanan di luar sekolah,” tegasnya.

Di sisi lain, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengungkapkan langkah konkret pemerintah daerah untuk memastikan keamanan pangan MBG.

“Kami sudah bentuk satgas khusus yang bertugas mengawasi dapur dan distribusi makanan. SOP-nya harus dijalankan ketat,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan para guru untuk memeriksa menu sebelum dibagikan kepada siswa.

“Guru harus pastikan dulu menu sesuai ketentuan sebelum disajikan,” tutup Wahyu.