VOJ – Keputusan pemerintah menunda pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2025 menuai gelombang protes. Sebanyak 248.970 CASN dan 1.017.111 PPPK yang seharusnya diangkat pada 1 Maret 2025 harus menunggu lebih lama—CPNS baru akan diangkat pada Oktober 2025, sementara PPPK diundur hingga Maret 2026.
Bagi mereka yang sudah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya, penundaan ini menjadi pukulan telak. Tanpa kepastian pengangkatan, banyak calon CASN dan PPPK yang kini menghadapi ketidakpastian finansial. Hal ini pun memicu aksi protes, termasuk demonstrasi di Gedung DPR RI, Kantor Kementerian PAN-RB, dan Istana Negara pada Senin (10/3/2025).
Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, Prof. Wahyudi Kumorotomo, menilai ada faktor lebih kompleks di balik keputusan ini. Secara resmi, Kementerian PAN-RB menyebut alasan penundaan terkait penyesuaian sistem pencatatan Terhitung Mulai Tanggal (TMT). Namun, Wahyudi menduga ada unsur politis dan administratif yang ikut bermain.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kemenpan-RB tampaknya ingin mengembalikan sistem seleksi PPPK yang selama ini terlalu kental dengan nepotisme dan jadi alat janji-janji politik,” katanya di Kampus UGM, Selasa (11/3/2025).
Dampak penundaan ini pun tidak main-main. Banyak calon CASN dan PPPK yang sebelumnya bekerja sebagai guru swasta atau tenaga kesehatan di yayasan sudah mengundurkan diri demi memenuhi syarat seleksi. Kini, mereka harus menunggu tanpa penghasilan.
“Semangat kerja pasti turun. Keluarga calon pegawai yang terlanjur resign juga terdampak secara ekonomi,” lanjutnya.
Wahyudi menekankan pentingnya komunikasi yang lebih jelas antara Kemenpan-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komisi II DPR dengan publik. Menurutnya, seleksi CASN harus lebih transparan dan jadwal pengangkatan tidak boleh berubah seenaknya.
“Kasihan kalau mereka yang benar-benar ingin mengabdi malah jadi korban janji politik pejabat,” tegasnya.
Saat ini, calon CASN dan PPPK masih menunggu kejelasan lebih lanjut dari pemerintah. Sementara itu, tekanan dari berbagai pihak terus meningkat agar keputusan ini segera dievaluasi.
