hukumindonesia.online/ – Setelah dua tahun berstatus PTNBH, Universitas Brawijaya (UB) kini mulai memanen hasil dari proses perbaikan yang panjang. Dalam gelaran Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025, kampus ini merilis laporan persepsi antikorupsi internal yang menunjukkan lonjakan signifikan, sekaligus mengapresiasi fakultas yang berhasil mengawal zona integritas dengan performa tinggi. Seluruh agenda itu menjadi penanda bahwa UB serius menata ulang budaya organisasi demi menciptakan lingkungan akademik yang bersih.
Ketua Satuan Reformasi Birokrasi UB, Dr. Ngesti Dwi Prasetyo, menyebutkan bahwa survei antikorupsi internal memperlihatkan grafik yang terus menanjak. Pada 2023, indeks persepsi hanya berada di angka 2,40. Setahun berselang meningkat drastis ke 3,42, dan pada 2025 naik sedikit namun signifikan menjadi 3,52 dari skala 4. Menurutnya, angka tersebut menjadi bukti bahwa transformasi tata kelola tidak berhenti di level kebijakan, tetapi sudah menyentuh praktik keseharian.
Survei itu juga menyoroti sejumlah titik yang dinilai paling rentan, antara lain gratifikasi, pengadaan, dan layanan publik. Ngesti menegaskan bahwa kebiasaan-kebiasaan lama yang sebelumnya ditoleransi perlahan hilang. Contohnya tradisi memberikan “kue terima kasih” dari mahasiswa kepada dosen saat ujian yang disebut kini sudah tidak lagi tampak. “Kami terus sosialisasikan integritas, itu kuncinya,” kata Ngesti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di sektor pengadaan, UB melibatkan vendor untuk mengisi survei kepuasan dan integritas, guna memastikan tidak ada praktik pungli. Pada layanan publik, UB mengembangkan pola pelayanan terpadu yang menghubungkan unit-unit di seluruh fakultas agar layanan lebih transparan dan mengurangi risiko penyimpangan.
Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, Prof. Dr. Unti Ludigdo, menjelaskan bahwa mahasiswa pun tidak luput dari pengawasan. Setiap proposal kegiatan, laporan penggunaan anggaran, sampai eksekusi program mahasiswa dipantau oleh Direktorat Kemahasiswaan. Ia menyebut mahasiswa UB sudah memiliki kesadaran tinggi terkait akuntabilitas, namun mekanisme pengawasan tetap dibutuhkan agar risiko penyelewengan bisa ditekan.
Sebagai bagian dari rangkaian acara, UB menyerahkan penghargaan kepada fakultas yang meraih skor terbaik pada Indeks Persepsi Antikorupsi dan Area 5 Zona Integritas. Mereka adalah:
1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Fakultas Ilmu Komputer
4. Fakultas Teknologi Pertanian
5. Fakultas Ilmu Administrasi
Di sisi lain, UB tetap menegakkan sanksi bagi pegawai yang melanggar. Unti menegaskan bahwa punishment tetap berjalan meskipun tidak diekspos ke publik demi menjaga etika organisasi. Sanksinya bervariasi mulai dari pemotongan anggaran, penurunan pangkat, hingga pemberhentian pegawai.
UB juga melaporkan capaian fakultas yang tengah berproses mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBM). Saat ini Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) sudah mengantongi status WBK dan sedang dinilai untuk predikat WBM. Target akhir UB adalah menjadikan seluruh fakultas sebagai bagian dari Zona Integritas nasional.
Bidang penerimaan mahasiswa baru pun ikut dibenahi. Sistem seleksi berbasis digital, rapor, nilai, dan verifikasi OTPK, diklaim mampu menekan celah manipulasi. Masalah administratif yang sempat ditemukan pada tahun sebelumnya disebut terus berkurang.
Prof. Unti menekankan bahwa korupsi kerap bermula dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Karena itu Hakordia tahun ini tidak dimaksudkan sebagai acara rutin semata, melainkan momen untuk memperkuat internalisasi nilai antikorupsi bagi seluruh sivitas UB. Ia berharap perubahan budaya ini menjadi fondasi agar praktik korupsi tidak lagi memiliki ruang untuk tumbuh
