VOJ – Kota Malang terus berupaya memastikan implementasi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah berjalan efektif. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana menjelaskan, bahwa persiapan untuk menerapkan sistem ini telah dilakukan dengan matang, meskipun beberapa aspek masih dalam tahap perencanaan lebih lanjut.
“Teman-teman sekolah sudah kami siapkan, dan data yang diperlukan sudah kami siapkan. Sistem yang sudah diuji coba, sudah berjalan dengan aman,” ujar Suwarjana, menyoroti pentingnya uji coba yang sudah dilakukan sebelum penerapan MBG.
Namun, pelaksanaan MBG di Kota Malang menghadapi beberapa tantangan, salah satunya terkait dengan dana yang akan dialokasikan dari APBN. Sistem yang diterapkan dengan dana APBN berbeda dengan pendekatan yang sebelumnya dilakukan, sehingga masih banyak aspek yang perlu disesuaikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Suwarjana mengungkapkan bahwa salah satu solusinya adalah dengan melibatkan UMKM dalam penyediaan makanan. “Menurut saya, lebih baik menggunakan UMKM saja, karena mereka lebih fleksibel dalam hal pengawasan,” ujarnya.
Selain itu, Suwarjana juga mengungkapkan tantangan dalam hal jumlah sekolah yang terlibat. “Di Kota Malang ada sekitar 182 ribu anak dari TK hingga SMA, dan itu setiap hari membutuhkan makanan. Tantangannya, berapa banyak dapur yang harus kita siapkan,” jelasnya.
Suwarjana juga menggarisbawahi pentingnya UMKM dalam menggerakkan ekonomi lokal. “Dengan melibatkan UMKM, kita tidak hanya memastikan makanan yang tepat waktu, tetapi juga membantu perekonomian lokal,” tambahnya. Hal ini diharapkan dapat mempercepat penerapan MBG tanpa mengorbankan kualitas makanan yang diberikan kepada siswa.
Terkait dengan biaya, Suwarjana mengungkapkan bahwa harga makanan untuk setiap porsi MBG harus terjangkau namun tetap memenuhi standar gizi yang diperlukan. “Saya sudah mencoba yang di CISR, harga 14.900 sudah pantas. Jika mencapai 15 ribu, itu sudah wajar,” ujarnya.
Kendati demikian, ia menyebut masih ada tantangan terkait pendanaan. “Kami belum ada juknis khusus mengenai bagaimana dana tersebut akan dikeluarkan dan dialokasikan. Hal ini masih perlu dibahas lebih lanjut,” jelas Suwarjana.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, juga memberikan pandangannya mengenai program MBG. “Kami mendorong agar Pemkot Malang bisa mengalokasikan anggaran dari APBD agar porsi MBG bisa ideal untuk dikonsumsi pelajar,” ujarnya.
Amithya menambahkan bahwa pihaknya juga ingin memastikan keberlanjutan dari program ini dengan melibatkan sektor-sektor lain yang memiliki potensi besar, seperti UMKM lokal.
Selain itu, Amithya menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi dalam menyukseskan MBG. “Jika pelaksanaan MBG ini bisa berjalan dengan baik, bukan hanya manfaat langsung bagi siswa, tetapi juga dampak positif bagi UMKM dan perekonomian Kota Malang secara keseluruhan,” tambahnya.
Kota Malang berharap dengan pendekatan yang matang dan melibatkan sektor UMKM, program MBG ini dapat berjalan dengan baik, memberikan manfaat bagi siswa, dan juga mendukung ekonomi lokal.
