SURABAYA, hukumindonesia.online/ – Usulan Badan Gizi Nasional (BGN) agar pendidikan gizi dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah memicu perdebatan. Meskipun BGN menilai hal itu sangat mendesak, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti justru belum sependapat, membuat banyak pihak menyayangkan penolakan tersebut.
Menanggapi hal itu, pakar gizi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Lailatul Muniroh, menegaskan pentingnya pendidikan gizi diterapkan sejak dini. Menurutnya, anak-anak tidak bisa hanya diberikan makanan bergizi, tapi juga harus memahami mengapa makanan itu penting.
“Asupan nutrisi untuk anak tidak boleh asal. Anak-anak harus punya pengetahuan soal gizi seimbang sejak kecil. Itu bagian dari membentuk generasi yang sehat,” kata Lailatul, Senin (28/7/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengapresiasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah, tetapi menilai bahwa inisiatif tersebut tidak cukup jika tidak disertai edukasi yang menyeluruh. “Kalau isi MBG tidak mencerminkan gizi seimbang, lalu anak-anak juga tidak paham manfaatnya, maka program itu tidak efektif. Edukasi adalah fondasi penting,” ujarnya.
Lailatul juga mengingatkan bahwa banyak ibu sebagai penentu pola makan keluarga belum tentu memahami apakah menu dari MBG benar-benar memenuhi kebutuhan gizi anak.
Menurutnya, pendidikan gizi tidak harus menjadi mata pelajaran khusus. Justru akan lebih efektif jika diintegrasikan secara lintas mata pelajaran. “Gizi bisa diselipkan di pelajaran IPA saat membahas makronutrien, dalam Bahasa Indonesia lewat cerita tentang pangan, atau dalam PJOK dengan praktik membuat menu sehat dan observasi kantin sekolah,” jelasnya.
Ia menyebut pendekatan ini sebagai pendidikan kontekstual, bukan sekadar mengenalkan nama sayuran, tetapi juga menjelaskan manfaatnya dan alasan anak-anak perlu mengonsumsinya. “Kita tidak ingin sekadar menyuruh mereka makan sehat, tapi ingin mereka paham kenapa harus begitu,” tegasnya.
Pendidikan gizi, lanjutnya, adalah bentuk keterampilan hidup (life skill) yang membantu anak mengenali pilihan pangan sehat dan membangun gaya hidup preventif sejak usia sekolah.
Namun, membentuk kurikulum yang ramah gizi bukanlah tugas satu kementerian saja. Ia menekankan perlunya kerja sama lintas sektor, dari pendidikan, kesehatan, hingga peran keluarga di rumah. “Guru harus disiapkan, kurikulum harus relevan, dan kebijakan perlu fleksibel sesuai kondisi lokal,” ujarnya.
Lailatul menutup dengan peringatan bahwa abainya pendidikan gizi akan berakibat fatal bagi generasi mendatang. “Kalau kita menunda investasi ini sekarang, maka ke depan kita harus membayar mahal dalam bentuk stunting, penyakit metabolik, dan rendahnya produktivitas anak-anak bangsa,” pungkasnya.
