MALANG, hukumindonesia.online/ – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang memberikan edukasi literasi keuangan kepada 200 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Malang di Kepanjen, Kamis (26/6/2025). Kegiatan ini bertujuan agar para PMI mampu mengelola keuangan secara bijak dan terhindar dari berbagai penipuan.
“Kami tidak ingin hasil kerja keras PMI hilang sia-sia hanya karena kurang memahami pengelolaan keuangan,” ujar Kepala OJK Malang, Farid Faletehan.
Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kabupaten Malang masuk lima besar daerah asal PMI terbanyak per Mei 2025. Sementara hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 66,46 persen, sedangkan inklusi keuangan sudah berada pada angka 80,51 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Masih ada sekitar 14 persen masyarakat yang menggunakan produk keuangan tetapi belum memahami cara kerjanya. Kondisi ini membuat mereka rentan menjadi korban penipuan,” jelas Farid.
Acara ini juga menjadi bagian dari Bulan Literasi Keuangan (BLK) 2025. Turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Malang, Prasetyani Arum Anggorowati, yang mengapresiasi inisiatif OJK.
“Semoga edukasi ini benar-benar bermanfaat sehingga penghasilan PMI dapat dikelola secara tepat,” kata Prasetyani.
Selain materi dari OJK, PMI juga memperoleh informasi mengenai perencanaan keuangan dari perencana keuangan bersertifikat, serta pengenalan produk BPJS Ketenagakerjaan, tabungan, KPR, dan layanan perbankan digital.
Melalui edukasi ini, OJK berharap para PMI semakin percaya diri dalam mengatur keuangan, terhindar dari penipuan, dan mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan keluarga serta perekonomian daerah.
