Walkot Malang Terpilih: Janji Insentif RT Rp 50 Juta Ditunda, Baru Bisa Direalisasikan 2026

Selasa, 11 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

VOJ – Wali Kota Malang terpilih, Wahyu Hidayat, memastikan bahwa program insentif Rp 50 juta per tahun untuk setiap RT belum dapat direalisasikan pada 2025. Penyebabnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang untuk tahun ini sudah berjalan.

“Untuk yang Rp 50 juta per tahun itu belum bisa tahun ini, insya Allah baru bisa terealisasi pada 2026,” kata Wahyu, Senin (10/2/2025).

Selain keterbatasan anggaran, penundaan ini juga disebabkan belum adanya regulasi baku dalam bentuk Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengatur teknis pelaksanaan program tersebut. Ia pun menegaskan, sebelum dijalankan, program ini perlu melalui tahapan penyusunan regulasi dan sosialisasi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Karena tahapannya memang kami harus buat Perwali, kemudian menyosialisasikan kepada seluruh RT, RW, kelurahan, dan baru nanti dianggarkan,” jelasnya.

Program insentif RT ini merupakan salah satu dari lima janji politik Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin saat maju di Pilkada 2024. Empat program lainnya meliputi seragam sekolah gratis, penyelenggaraan 1.000 event per tahun, pemberian 1.000 beasiswa pendidikan setiap tahun, serta penyelesaian masalah-masalah dasar di Kota Malang.

Terkait program lainnya, Wahyu memastikan sudah mulai dijalankan sejak ia masih menjabat sebagai Penjabat Wali Kota Malang. “Empat program lainnya itu sudah ada sejak saya menjabat sebagai penjabat wali kota, jadi dilanjutkan,” pungkasnya.

Berita Terkait

Dukungan Menguat, 22 PAC Siap Antar H. Ali Murtadlo Pimpin PKB Kabupaten Malang
Jelang Muscab PKB, Nama H. Ali Murtadlo Menguat sebagai Kandidat Ketua DPC Kabupaten Malang
DPRD Kabupaten Malang Siap Panggil BPJS Kesehatan, Aduan Klinik Soal Upeti Emas dan Cashback Kian Memanas
Kekurangan Siswa di Kabupaten Malang Picu Wacana Merger SDN, DPRD Soroti PIP, BOS, dan Kendala Regulasi
Golkar Kota Malang Panaskan Mesin Politik Usai Lebaran, Konsolidasi Total Dibidik untuk Menatap Pemilu 2029
Wacana Perppu Ekonomi Jadi Polemik, Kewenangan Satgas hingga Denda Damai Disorot
Safari Ramadan Golkar Kota Malang Jadi Ajang Konsolidasi, Ormas Didorong Solid Menuju 2029
Petuah Senior Jadi Arah Baru Golkar Kota Malang, Djoko Prihatin Tekankan Konsolidasi dan Rekonsiliasi Internal

Berita Terkait

Minggu, 29 Maret 2026 - 09:53 WIB

Dukungan Menguat, 22 PAC Siap Antar H. Ali Murtadlo Pimpin PKB Kabupaten Malang

Sabtu, 28 Maret 2026 - 16:53 WIB

Jelang Muscab PKB, Nama H. Ali Murtadlo Menguat sebagai Kandidat Ketua DPC Kabupaten Malang

Sabtu, 28 Maret 2026 - 14:57 WIB

DPRD Kabupaten Malang Siap Panggil BPJS Kesehatan, Aduan Klinik Soal Upeti Emas dan Cashback Kian Memanas

Rabu, 18 Maret 2026 - 06:29 WIB

Kekurangan Siswa di Kabupaten Malang Picu Wacana Merger SDN, DPRD Soroti PIP, BOS, dan Kendala Regulasi

Selasa, 17 Maret 2026 - 00:22 WIB

Golkar Kota Malang Panaskan Mesin Politik Usai Lebaran, Konsolidasi Total Dibidik untuk Menatap Pemilu 2029

Minggu, 15 Maret 2026 - 21:17 WIB

Wacana Perppu Ekonomi Jadi Polemik, Kewenangan Satgas hingga Denda Damai Disorot

Kamis, 12 Maret 2026 - 16:01 WIB

Safari Ramadan Golkar Kota Malang Jadi Ajang Konsolidasi, Ormas Didorong Solid Menuju 2029

Senin, 9 Maret 2026 - 20:34 WIB

Petuah Senior Jadi Arah Baru Golkar Kota Malang, Djoko Prihatin Tekankan Konsolidasi dan Rekonsiliasi Internal

Berita Terbaru