KOTA MALANG, hukumindonesia.online/ — Masalah keterbatasan bangku di SMP negeri Kota Malang kembali menyeruak. Ribuan lulusan SD tahun ini terancam tidak kebagian tempat, memicu kekhawatiran di kalangan orang tua siswa.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengakui bahwa keterbatasan daya tampung sekolah negeri terjadi lantaran adanya aturan baru dari pemerintah pusat yang kini membatasi kuota penerimaan siswa. Berbeda dari tahun sebelumnya, pemerintah daerah tidak lagi bebas menentukan penambahan jumlah siswa yang diterima.
“Kuotanya sekarang sudah dipatok oleh pusat. Dulu kita masih bisa menambah. Karena ini kebijakan baru, kami nanti akan menyampaikan masukan agar lebih sesuai kondisi di daerah,” ujar Wahyu saat ditemui pada Selasa (8/7/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang mencatat, lulusan SD tahun ini mencapai 14.354 siswa, sedangkan kapasitas bangku SMP hanya 12.352 kursi, yang terbagi menjadi 7.424 kursi di SMP negeri dan 4.928 kursi di SMP swasta. Artinya, sekitar 2.000 siswa berpotensi tidak tertampung di SMP negeri.
Wahyu menjelaskan bahwa membangun sekolah baru memang bisa jadi solusi, tetapi prosesnya tak bisa dilakukan secara cepat. “Menambah sekolah juga harus sesuai aturan. Tidak bisa asal bangun begitu saja. Kami perlu melakukan kajian lebih dulu,” ungkapnya.
Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Malang, Amithiya Ratnanggani Sirraduhita, menilai persoalan ini perlu ditangani segera agar tidak semakin meluas. Ia mendorong adanya kerja sama yang lebih erat antara sekolah negeri dan swasta, salah satunya melalui sistem penerimaan siswa bersama.
“Saat saya masih di Komisi D, kami sudah menyarankan adanya penerimaan siswa bersama atau SPMB, supaya sekolah swasta bisa ikut membantu menampung siswa, sekaligus menjaga kualitas pendidikan tetap merata,” tutur Amithiya.
Amithiya menilai, SPMB yang mulai diterapkan tahun ini merupakan langkah awal yang positif. Namun, ia mengingatkan banyak orang tua masih ragu memilih sekolah swasta karena khawatir kualitasnya belum setara dengan sekolah negeri.
“Memang belum bisa serta-merta menjadi pilihan utama masyarakat. Kita harus memastdikan kualitasnya dulu. Tapi saya yakin ini bisa jadi solusi baik ke depan,” sambungnya.
Menurutnya, jika pemerintah ingin mengandalkan sekolah swasta sebagai mitra, maka dukungan anggaran untuk peningkatan fasilitas menjadi hal wajib.
“Konsekuensinya tentu pemerintah kota harus menyiapkan dana untuk membenahi sarana dan prasarana di sekolah swasta supaya kualitasnya bisa seimbang dengan negeri,” tegas politisi PDI-Perjuangan tersebut.
Selain kerja sama dengan swasta, wacana membangun sekolah baru juga perlu dipertimbangkan secara hati-hati. Amithiya mengingatkan, pendirian SMP negeri tambahan bisa berdampak pada keberlangsungan sekolah yang sudah ada, terutama swasta yang selama ini menjadi penyangga saat kuota negeri tak mencukupi.
