MALANG, hukumindonesia.online/ — Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menegaskan, bahwa aksi premanisme di tengah masyarakat harus dilawan dengan pendekatan hukum yang tegas. Menurutnya, menjaga iklim investasi dan ketertiban sosial di Jawa Timur tidak bisa dipisahkan dari pemberantasan tindakan-tindakan ilegal yang meresahkan.
“Dalam lima tahun periode pertama, kami sudah berupaya memastikan dunia usaha dan kehidupan masyarakat bebas dari tindakan di luar aturan. Semua bentuk keresahan harus ditindak melalui jalur hukum tanpa melihat siapa pelakunya,” tegas Emil usai menghadiri Retret Jatim 2025 di Pusdikarhanud, Kota Batu, Sabtu (27/4/2025).
Emil mengungkapkan bahwa sinergi antarinstansi berperan penting dalam menjaga stabilitas daerah, seperti yang terlihat dalam kasus OTT pemerasan pabrik di Pasuruan yang ditangani oleh kepolisian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kuncinya ada di koordinasi Forkopimda. Polisi bergerak untuk kasus pidana, sementara Satpol PP menangani pelanggaran perda. Semua pihak punya ruang masing-masing,” lanjut Emil.
Tak hanya soal premanisme, Emil juga menyoroti pentingnya menjaga iklim investasi dari tindakan-tindakan kontraproduktif.
“Kalau ada perselisihan dalam bisnis, jangan sampai menyerang rumah pribadi. Sampaikan aspirasi di area usaha saja. Jangan ganggu penghidupan orang banyak dan jangan menyerang personal,” tegasnya.
Sebagai catatan, berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 2024, Jawa Timur berhasil mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp130 triliun, memperlihatkan pentingnya stabilitas hukum dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
