KOTA MALANG, hukumindonesia.online/ – Video promosi yang dibuat King Abdi untuk toko minuman keras Sari Jaya 25 menuai kecaman. Komisi A DPRD Kota Malang menilai tayangan tersebut tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi menjerumuskan generasi muda.
Ketua Komisi A DPRD Kota Malang, Leily Thresiyawati, mengaku terkejut sekaligus prihatin setelah melihat potongan video yang mengajak anak muda memilih alkohol dibanding minuman ringan. Ia menilai tayangan semacam itu tidak bisa dibiarkan.
“Videonya diunggah di media sosial dan isinya jelas mengarahkan anak-anak muda untuk mencoba minuman keras. Itu sangat tidak bisa saya terima, karena kita wajib melindungi generasi muda di Malang,” ujarnya, Jumat (18/7/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski King Abdi sudah menyampaikan permintaan maaf usai dipanggil polisi, Leily menegaskan langkah tersebut tidak cukup. Menurutnya, aturan daerah harus benar-benar ditegakkan agar memberi efek jera bagi yang melanggar.
“Kalau cuma minta maaf lalu selesai, itu tidak mendidik. Kita punya Perda, dan aturan itu harus dihormati supaya orang tidak seenaknya sendiri,” tegasnya.
Dari hasil koordinasi dengan dinas terkait, kata Leily, toko Sari Jaya 25 ternyata tidak memiliki izin resmi untuk beroperasi. Kondisi itu membuat pihaknya mendorong Pemkot dan aparat penegak hukum segera menutup toko miras tersebut.
“Saya sudah konfirmasi ke dinas terkait, dan faktanya izin usaha tidak ada. Jadi ya sebaiknya ditutup. Polisi juga harus bertindak tegas,” tambahnya.
Komisi A sendiri berencana memanggil King Abdi, pemilik toko, serta instansi pemerintah terkait seperti Disnaker-PMPTSP dan Satpol PP guna meminta penjelasan atas polemik ini.
“Bagaimana mungkin usaha miras bisa berjalan tanpa izin, apalagi dipromosikan dengan cara seperti itu di medsos. Itu jelas menyalahi aturan,” katanya.
Leily menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap perizinan usaha minuman beralkohol di Kota Malang. Ia menegaskan proses pemberian izin tidak boleh asal-asalan karena menyangkut kepentingan publik.
“Perizinan harus jelas, mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Kalau asal lolos, dampaknya bisa merugikan masyarakat,” tandasnya.
Kasus ini, menurut DPRD, harus menjadi pelajaran penting agar pengawasan terhadap peredaran minuman keras di Kota Malang lebih diperketat.
