MALANG, hukumindonesia.online/ – Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) kembali disorot oleh DPRD Kota Malang. Komisi B menilai pelaksanaan program tersebut belum maksimal, bahkan cenderung tidak tepat sasaran, khususnya pada aspek pelatihan dan bantuan usaha.
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, menyampaikan bahwa program pelatihan dan pemberian bantuan alat kerja kepada masyarakat perlu dievaluasi secara menyeluruh. Ia menyebut, ketidaksesuaian antara materi pelatihan dengan minat dan potensi penerima manfaat menjadi penyebab utama gagalnya program ini memberikan hasil nyata.
“Selama ini kami melihat pelatihan dan bantuan alat yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan dan bakat penerima. Banyak yang akhirnya tidak melanjutkan usahanya setelah pelatihan,” kata Bayu dalam keterangannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menyoroti kondisi alat bantuan yang dibiarkan mangkrak, bahkan dijual, karena tidak bisa dimanfaatkan. Menurut Bayu, hal ini jelas menandakan adanya pemborosan anggaran.
“Pekerja pabrik rokok kan sudah punya penghasilan tetap. Justru yang seharusnya menjadi prioritas adalah pelaku UMKM binaan pemerintah kota yang benar-benar butuh dukungan untuk mengembangkan usahanya,” tegasnya.
Bayu menambahkan, jika program DBHCHT hanya dijalankan sebagai formalitas, maka tidak akan berdampak signifikan terhadap ekonomi masyarakat. Karena itu, Komisi B akan terus mengawal agar program ini benar-benar menyentuh sasaran yang tepat.
“Kami minta ada penyesuaian regulasi, terutama dari pemerintah pusat, supaya skema penerima manfaat bisa diperluas. Fokusnya harus bergeser ke penguatan UMKM yang terbukti mampu menopang perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja,” pungkas Bayu.
