SURABAYA, hukumindonesia.online/ – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menegaskan pentingnya sinergi antar pemerintah kota sebagai kunci menjawab tantangan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Surabaya, Kamis (8/5/2025).
Munas VII APEKSI yang berlangsung pada 6–10 Mei 2025 ini mengangkat tema “Dari APEKSI untuk Negeri”. Forum ini menjadi ajang penting menyatukan visi pembangunan kota-kota di Indonesia sekaligus memperkuat kolaborasi strategis antara daerah dan pemerintah pusat.
“Pagi tadi Munas VII APEKSI resmi dibuka oleh Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, disusul pemaparan dari Wakil Gubernur Jawa Timur dan Staf Ahli Kementerian Keuangan. Munas ini jadi ajang silaturahmi sekaligus menyatukan pandangan dalam menyelesaikan masalah kota,” ungkap Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia berharap forum ini bisa merumuskan kebijakan yang berdampak langsung bagi kemajuan daerah. Menurutnya, konsolidasi antar kota membuka ruang diskusi yang lebih relevan terhadap permasalahan di lapangan.
“Alhamdulillah, melalui sinergi ini kita bisa saling memahami tantangan masing-masing kota. Solusi yang dirumuskan jadi lebih tepat sasaran. APEKSI memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kota,” ujar Wahyu.
Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi, menekankan pentingnya menyelaraskan arah pembangunan kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Ia menyebut kota sebagai ujung tombak realisasi visi Presiden RI.
“Ketika Presiden bicara soal stunting, maka pemerintah kota juga harus bergerak ke arah itu. Di situ letaknya garis lurus antara APEKSI dan pemerintah pusat,” kata Eri.
Ia juga mengajak seluruh kepala daerah memperkuat program seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih agar menjadi solusi konkrit terhadap kemiskinan dan ketimpangan ekonomi lokal.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, dalam sambutannya menyampaikan pesan dari Menteri Dalam Negeri agar pemerintah kota berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Isu pendidikan, kesehatan, hingga ketersediaan lapangan kerja menjadi prioritas utama.
“Sebanyak 98 kota di Indonesia harus mengoptimalkan potensi fiskalnya. Kalau ingin lompatan besar di 2045, kekuatan fiskal ini harus jadi perhatian,” tegas Bima.
Munas ini juga menjadi momen strategis bagi daerah untuk menyesuaikan arah kebijakan pasca-Pemilu 2024. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah kota tengah bersiap mengimplementasikan program strategis nasional, termasuk Asta Cita.
Selama lebih dari dua dekade, APEKSI berperan sebagai motor penggerak otonomi daerah. Munas VII ini bukan hanya forum evaluasi dan penentuan arah organisasi, melainkan penguatan tekad bersama membangun kota yang inklusif, maju, dan tangguh menghadapi masa depan.
