VOICEOFJATIM – Kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, terus menyita perhatian publik. Peristiwa yang menimpa aktivis hak asasi manusia itu kini memunculkan desakan agar penanganannya dilakukan secara serius, terbuka, dan melibatkan lintas institusi.
Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) menjadi salah satu pihak yang secara tegas meminta pembentukan tim investigasi gabungan untuk mengusut pelaku dan motif di balik serangan tersebut. Desakan itu disampaikan sebagai upaya agar proses penyelidikan berjalan transparan dan akuntabel di hadapan masyarakat.
Ketua Bidang PTKP HMI-MPO, Adam Sowakil, menilai kasus yang menimpa Andrie Yunus tidak bisa dipandang sebagai tindak kriminal biasa. Menurutnya, peristiwa tersebut menyentuh isu yang lebih besar, yakni keamanan aktivis, ruang demokrasi, dan kebebasan sipil di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adam menyebut pembentukan tim investigasi gabungan yang melibatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), KontraS, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi langkah strategis agar penyelidikan berjalan objektif dan menyeluruh. Keterlibatan berbagai unsur itu dinilai penting untuk menghindari keraguan publik terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.
“Kasus ini tidak boleh ditangani secara biasa. Harus ada tim investigasi gabungan antara Polri, KontraS, dan TNI untuk menghasilkan penyelidikan yang berbasis scientific crime investigation, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” ujar Adam dalam keterangannya, Kamis (19/3/2026).
Ia menegaskan, pendekatan ilmiah dalam investigasi mutlak diperlukan agar setiap bukti yang dikumpulkan memiliki pijakan hukum yang kuat. Selain itu, pola penyelidikan yang terbuka dianggap mampu menekan spekulasi liar yang berkembang di tengah masyarakat.
Bagi HMI-MPO, kasus penyiraman air keras terhadap aktivis seperti Andrie Yunus juga berpotensi dimaknai sebagai bentuk ancaman terhadap suara-suara kritis masyarakat sipil. Karena itu, negara dinilai tidak boleh lemah dalam menghadapi teror yang menyasar pejuang hak asasi manusia.
“Ini menyangkut keamanan aktivis dan masa depan demokrasi. Negara tidak boleh kalah oleh teror terhadap pejuang hak asasi manusia,” tegasnya.
Tidak hanya meminta tim investigasi gabungan segera dibentuk, HMI-MPO juga mendorong agar perkembangan penanganan perkara ini disampaikan secara berkala kepada publik. Keterbukaan informasi dinilai menjadi hal penting untuk mencegah munculnya dugaan intervensi maupun upaya pengaburan fakta.
Kasus ini kembali menjadi peringatan bahwa perlindungan terhadap aktivis dan pembela HAM di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Desakan pembentukan tim investigasi gabungan pun kini menjadi ujian bagi komitmen negara dalam menegakkan hukum secara adil, transparan, dan bebas dari campur tangan pihak mana pun.
