KOTA MALANG, hukumindonesia.online/ – Polemik dualisme kepengurusan dalam cabang olahraga (cabor) anggar di Kota Malang menimbulkan kerugian serius bagi para atlet. Pasalnya, perbedaan kepengurusan ini berdampak pada kejelasan pembinaan dan keikutsertaan atlet dalam ajang resmi.
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang, Baihaqi, menyampaikan bahwa pemerintah kota belum bisa menentukan sikap sebelum ada keputusan resmi dari Gubernur Jawa Timur. “Kami masih menunggu ketetapan dari Gubernur. Selama belum ada keputusan, kami tidak bisa mengambil langkah karena wewenangnya ada di tingkat provinsi,” tegas Baihaqi.
Menurut Baihaqi, kisruh ini terjadi karena terdapat dua kepengurusan anggar yang masing-masing mengklaim sebagai organisasi resmi. Situasi tersebut membuat Pemkot kesulitan menentukan pihak mana yang sah dan patut dibina.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau kami salah langkah dalam menyalurkan anggaran atau dukungan, justru akan jadi temuan. Maka, perlu ada dasar hukum yang jelas,” imbuhnya.
Ia juga menekankan bahwa dampak dari dualisme ini paling dirasakan para atlet. Banyak di antara mereka yang akhirnya tidak bisa mengikuti kejuaraan karena terjebak di antara dua kubu.
“Anak-anak jadi korban. Mereka bingung harus ikut yang mana, sementara kompetisi terus berjalan,” ujar Baihaqi.
Pemerintah Kota Malang sendiri berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera memberikan keputusan agar tidak terjadi stagnasi pembinaan atlet, terlebih menjelang pelaksanaan ajang-ajang besar seperti Porprov.
