VOICEOFJATIM – Verifikasi bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Kota Malang periode 2025–2030 telah selesai digelar. Namun, hasil administratif itu belum serta-merta menutup babak kompetisi. Di tubuh Golkar, lolos verifikasi hanyalah pintu masuk. Keputusan sesungguhnya tetap berada di ruang Musyawarah Daerah (Musda) yang direncanakan di gelar hari ini di Surabaya, tempat kalkulasi politik, konsolidasi kekuatan, dan arah dukungan diuji secara terbuka.
Dari tiga nama yang mendaftar, hanya Djoko Prihatin yang dinyatakan memenuhi syarat dukungan sebagaimana diatur dalam Juklak-2 Partai Golkar. Ia mengantongi dukungan tiga pimpinan kecamatan pemilik suara sah, Sukun, Lowokwaru, dan Blimbing, atau setara dengan batas minimal 30 persen. Dua bakal calon lainnya, Rudy Nugroho dan Moch. Anton, tersingkir di tahap verifikasi karena dukungan yang tidak memenuhi ketentuan.
Ketua Steering Committee (SC) Musda XI Golkar Kota Malang, Yuliono, menegaskan bahwa hasil tersebut bersifat administratif, bukan penetapan politik. “Kami hanya memverifikasi dan memastikan semua berjalan sesuai juklak. Penetapan ketua tetap menjadi kewenangan penuh forum Musda,” ujarnya, Sabtu malam (13/12/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan itu menjadi penanda penting bahwa peta politik belum sepenuhnya mengerucut. Meski secara formal Djoko Prihatin menjadi satu-satunya bakal calon yang lolos, dinamika Musda masih menyimpan ruang tawar. Dukungan yang ia kantongi berada pada batas minimal, bukan mayoritas mutlak. Kondisi ini membuka kemungkinan munculnya negosiasi lanjutan menjelang sidang Musda.
Di sisi lain, gugurnya dua bakal calon tidak serta-merta menghilangkan pengaruh politik mereka. Rudy Nugroho gagal melaju karena hanya memperoleh satu dukungan sah. Sementara Moch. Anton dinyatakan tidak memenuhi syarat lantaran dukungan yang dibawanya berasal dari musyawarah kecamatan, bukan dari pemilik suara sah Musda. “Yang dibawa Saudara Anton bukan dukungan pemilik suara Musda, melainkan pemilik suara pada tingkat musyawarah kecamatan,” jelas Yuliono.
Dalam tradisi politik, figur yang tidak lolos verifikasi kerap tetap memiliki peran strategis, terutama dalam mengarahkan dukungan atau membangun poros kekuatan di belakang layar. Dukungan yang tidak terpakai di tahap awal bisa menjadi penentu dalam forum tertinggi Musda, terutama jika skenario aklamasi tidak tercapai.
Yuliono menegaskan bahwa seluruh nama bakal calon tetap disampaikan ke DPD Golkar Provinsi Jawa Timur, lengkap dengan hasil verifikasi masing-masing. “Hasil verifikasi ini akan kami laporkan ke panitia Musda di tingkat provinsi. Selanjutnya, forum Musda yang akan menentukan,” katanya.
Dengan komposisi tersebut, Musda Golkar Kota Malang berpotensi menjadi arena konsolidasi politik yang lebih cair daripada sekadar formalitas penetapan. Aklamasi memang mungkin terjadi jika dukungan menguat dan terkunci. Namun, voting juga tetap menjadi opsi jika dinamika internal berkembang ke arah yang lebih kompetitif.
Pada titik inilah, arah Golkar Kota Malang lima tahun ke depan dipertaruhkan. Verifikasi telah selesai, tetapi politik baru saja dimulai. Musda akan menjadi panggung akhir, tempat siapa yang sekadar lolos administrasi, dan siapa yang benar-benar menguasai dukungan, akan diuji secara terbuka.
