KOTA MALANG, hukumindonesia.online/ – Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menilai pelaksanaan program sekolah rakyat masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait kewenangan pemerintah daerah yang terbatas. Padahal, menurutnya, peran daerah sangat penting untuk memastikan program strategis nasional ini berjalan optimal.
“Hal sederhana seperti permintaan pembangunan pagar sekolah saja tidak bisa dilakukan. Padahal ini menyangkut keamanan siswa. Karena tidak bisa diwujudkan, akhirnya pemerintah daerah hanya bisa menggantinya dengan sistem penjagaan,” ujar Amithya, Rabu (20/8/2025).
Ia menambahkan, siswa sekolah rakyat juga membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, apalagi mereka harus tinggal di asrama selama masa pendidikan. “Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana orang tua tetap bisa memberikan dukungan emosional, meski anak-anak mereka berada jauh dari rumah,” katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Amithya juga menyoroti fasilitas kesehatan yang masih minim. Menurutnya, pelayanan kesehatan idealnya memiliki kendaraan khusus untuk mengantar siswa yang sakit, bukan hanya mengandalkan sepeda motor. “Kalau ada anak sakit, seharusnya ada armada mobil agar lebih aman dan cepat. Dengan kondisi sekarang, tentu belum maksimal,” tegasnya.
Meski begitu, ia mengapresiasi upaya yang sudah berjalan. Tenaga pendidik dan wali asuh memang belum sepenuhnya lengkap, namun proses pemenuhannya sudah mulai terlihat. “Untuk urusan tenaga pengajar maupun wali asuh, saat ini sedang dalam proses. Memang belum terpenuhi semuanya, tapi ada progres yang baik,” ungkapnya.
Soal dukungan anggaran, Amithya menyebut pemerintah sudah menyiapkan biaya yang cukup besar untuk menunjang kebutuhan siswa. “Setiap siswa mendapatkan alokasi sekitar Rp48,5 juta per tahun. Menurut saya, ini angka yang luar biasa. Program sekolah rakyat sebenarnya sangat bagus, tinggal bagaimana kita mendukung agar bisa berjalan maksimal,” pungkasnya.
