KOTA MALANG, hukumindonesia.online/ – DPRD Kota Malang resmi mengesahkan perubahan nama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tugu Artha Sejahtera menjadi Perusahaan Perseroan Bank Perekonomian Rakyat Tugu Artha Sejahtera. Keputusan itu ditetapkan dalam rapat paripurna yang digelar Kamis (14/8/2025), ditandai dengan penandatanganan oleh Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita, disaksikan Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin serta Sekda Kota Malang Erik Setyo Santoso.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menilai perubahan nomenklatur tersebut menjadi langkah penting memperluas jangkauan layanan perbankan daerah. Menurutnya, istilah lama dengan kata “perkreditan” seringkali disalahpahami seolah BPR hanya bergerak di bidang pinjaman. “Padahal tugas perbankan jauh lebih luas, tidak hanya sebatas kredit. Karena itu, perubahan istilah ini menegaskan peran strategis BPR dalam memperkuat perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Amithya juga menegaskan DPRD akan terus mengawal agar BPR Tugu Artha Sejahtera benar-benar mampu memberi dampak nyata pada pelaku usaha kecil dan menengah. Ia berharap dengan nomenklatur baru, kepercayaan publik meningkat sekaligus membuka jalan bagi pengembangan layanan yang lebih modern dan inklusif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, menambahkan bahwa perubahan nama ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang menetapkan penyesuaian istilah Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. “Ini bukan hanya pergantian istilah, tetapi penegasan bahwa BPR punya tanggung jawab besar dalam membangun perekonomian yang lebih luas, khususnya mendukung UMKM,” ucapnya. Ia menyebut pihaknya juga tengah mengkaji perluasan target nasabah, termasuk potensi layanan bagi ASN PPPK, sekaligus mengembangkan digitalisasi layanan.
Sementara itu, Direktur Utama BPR Tugu Artha Sejahtera, Nyimas Nunin Anisah Baidury, menyampaikan optimisme bahwa perubahan nama akan semakin memperkuat posisi BPR di tengah masyarakat. Dengan lebih dari 10 ribu nasabah aktif, mayoritas pelaku UMKM, BPR berkomitmen mendukung ekonomi kerakyatan. “Kami ingin peran BPR makin terasa di masyarakat. Saat ini kami juga menyiapkan layanan digital agar nasabah bisa lebih mudah mengakses layanan melalui ponsel,” jelasnya.
Nunin menambahkan, pihaknya tengah menjajaki kerja sama dengan bank umum untuk menghadirkan fasilitas perbankan digital seperti mobile banking. Langkah ini diharapkan segera terwujud agar layanan BPR semakin kompetitif dan dekat dengan kebutuhan masyarakat modern.
