KOTA MALANG, hukumindonesia.online/ – Komitmen untuk mempercepat reformasi birokrasi kembali ditegaskan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, BKN menginisiasi penerapan sistem manajemen talenta bagi aparatur sipil negara (ASN) di seluruh kabupaten dan kota se-Jatim.
Langkah ini ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama yang dilakukan oleh 38 kepala daerah dalam Rapat Koordinasi Evaluasi CASN dan Manajemen Talenta di Pendapa Agung Kabupaten Malang, Kamis (24/7/2025).
Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh menilai, manajemen talenta menjadi solusi untuk menggantikan metode konvensional seperti open bidding dan job fit yang selama ini dinilai kurang efektif. Ia menyebut sistem baru ini akan mempermudah proses seleksi dan penempatan ASN berbasis potensi serta kompetensi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau semua lewat manajemen talenta sebagai satu pintu, prosesnya akan lebih cepat, hasilnya lebih berkualitas. Saya apresiasi langkah Gubernur Jawa Timur, karena dukungan dari 38 daerah ini akan menaikkan capaian nasional secara signifikan,” ujar Zudan di hadapan para kepala daerah dan pejabat kepegawaian.
Zudan mengungkapkan, saat ini baru sekitar 30 dari 200 instansi yang benar-benar telah menjalankan sistem manajemen talenta secara optimal. Dengan keterlibatan aktif Jawa Timur, BKN menargetkan lonjakan adopsi sistem ini di level nasional.
Sebagai bagian dari penguatan sistem, BKN juga bekerja sama dengan Universitas Ary Ginanjar untuk memetakan potensi dari sekitar 5,2 juta ASN di seluruh Indonesia. Data ini akan menjadi dasar pembentukan talent pool nasional yang dapat diakses kapan pun negara membutuhkan.
“Ketika Presiden membutuhkan talenta untuk sektor tertentu, kita sudah punya bank data-nya. Kita targetkan ada satu juta ASN unggulan, yang tak hanya punya keahlian teknis, tapi juga kekuatan karakter dan potensi kepemimpinan,” jelasnya.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyambut baik sinergi ini. Ia menyebut kehadiran para bupati dan wali kota merupakan bukti keseriusan daerah dalam membenahi sistem birokrasi agar lebih adaptif terhadap tantangan zaman.
“Ini bukan pekerjaan mudah, tapi kehadiran mereka menunjukkan tekad membangun sistem birokrasi yang berdampak dan agile. Konsolidasi seperti ini akan terus kita perkuat,” ucap Khofifah.
