MALANG, hukumindonesia.online/ – Sejumlah fraksi di DPRD Kota Malang menyoroti keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam menyelesaikan berbagai persoalan kota dan mencari solusi terbaik. Hal itu mengemuka dalam rapat paripurna yang digelar Senin (23/6/2025), saat fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umum mereka terhadap penjelasan Wali Kota soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan bahwa dalam forum tersebut muncul beragam pertanyaan dan masukan dari fraksi-fraksi, salah satunya terkait pembangunan Water Treatment Plant (WTP) di wilayah Kecamatan Blimbing.
“Ada beberapa hal yang menjadi catatan kami. Namun kami tidak hanya sekadar mengkritik, melainkan juga membuka ruang diskusi agar bisa bersinergi mencarikan solusi,” ujar Amithya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menambahkan, catatan fraksi tak hanya soal proyek WTP, tetapi juga mencakup sektor pajak, retribusi, pendapatan daerah, hingga persoalan pemetaan aset. Semua isu ini, kata Amithya, akan dikaji lebih mendalam demi memastikan target pendapatan daerah dapat tercapai.
Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengungkapkan bahwa pembangunan WTP saat ini masih dalam tahap uji coba untuk memastikan kualitas airnya memenuhi standar. Di sisi lain, Wahyu mengakui adanya beberapa target pendapatan yang belum tercapai karena kendala regulasi, meski ada pula sektor yang pendapatannya justru melampaui target.
“Rapat paripurna ini menjadi bukti sinergi antara DPRD dan Pemkot. Harapannya, semua persoalan bisa segera ditemukan jalan keluarnya sehingga target pembangunan maupun pendapatan daerah dapat direalisasikan,” tutur Wahyu.
