MALANG, hukumindonesia.online/ – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyoroti rendahnya pemahaman masyarakat terkait program Sekolah Rakyat. Ia mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk lebih agresif menyosialisasikan inisiatif pendidikan nasional tersebut agar warga benar-benar mengerti manfaat dan mekanismenya.
“Hasil penjajakan kami kemarin menunjukkan masih banyak warga yang kebingungan soal apa sebenarnya tujuan Sekolah Rakyat ini. Kesimpulan saya, sosialisasi yang dilakukan masih belum maksimal,” kata Amithya, Jumat (23/5/2025).
Politisi PDI Perjuangan yang kerap disapa Mia ini memahami bahwa program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah pusat memang dijalankan dalam waktu persiapan yang cukup mepet. Namun, ia menekankan, waktu singkat tidak boleh dijadikan alasan melemahkan upaya edukasi publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Semakin banyak masyarakat yang paham, tentu semakin tinggi pula minat mereka untuk mendaftarkan anaknya. Jadi saya kira perlu dilakukan penjaringan ulang, barangkali kemarin ada warga yang diundang tapi tidak datang karena belum paham bagaimana konsep Sekolah Rakyat atau seperti apa kualitas sekolah anak nanti,” ujarnya.
Amithya juga berharap pemerintah pusat tidak hanya melibatkan eksekutif, tetapi turut memberi ruang bagi DPRD agar bisa berperan aktif membantu memperlancar implementasi program tersebut di daerah.
Sebagai informasi, Pemerintah Kota Malang telah menetapkan lokasi Sekolah Rakyat di bekas Gedung Politeknik Kota Malang (Poltekom) di Jalan Raya Tlogowaru, Kedungkandang. Program ini membuka kuota bagi 100 siswa jenjang SD dan 100 siswa jenjang SMP. Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyebutkan, Sekolah Rakyat ditujukan untuk memberikan layanan pendidikan alternatif bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan konsep pembelajaran gratis dan fleksibel.
