KOTA MALANG, hukumindonesia.online/ – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Kementerian Sosial RI makin serius menangani kemiskinan ekstrem. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa penurunan angka kemiskinan, khususnya yang masuk kategori ekstrem, bukan hanya sekadar target, tapi komitmen bersama yang melibatkan seluruh elemen sosial.
Hal itu ia sampaikan dalam Dialog Pilar Sosial se-Malang Raya di Universitas Negeri Malang, Jumat (2/5/2025), bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf. “Arahan Presiden Prabowo Subianto jelas, kemiskinan ekstrem harus ditekan sampai nol persen pada 2026 dan kemiskinan umum di bawah lima persen pada 2029,” ujar Gubernur Khofifah.
Untuk mewujudkan itu, Khofifah menilai pentingnya menguatkan sinergi dengan pilar-pilar sosial yang selama ini bekerja langsung di lapangan. “Kalau kita ingin masyarakat tersenyum, maka pastikan dulu para pejuang sosial ini juga tersenyum,” tambahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Khofifah menyebutkan bahwa ada ribuan pilar sosial yang tersebar di seluruh Jawa Timur: 5.262 SDM Program Keluarga Harapan (PKH), 666 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan 1.820 personel Taruna Siaga Bencana (Tagana). Mereka telah mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan dari dana APBD.
Tak hanya itu, Pemprov Jatim juga memperkuat dukungan melalui program strategis seperti peningkatan kapasitas, pemenuhan sarana kerja, pemberian reward dan sertifikasi, serta perlindungan kesejahteraan melalui BPJS. Program ini menyasar 1.900 Tagana, 666 TKSK, 6.149 Karang Taruna, 5.120 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), 166 Pelopor Perdamaian, dan 3.125 pendamping PKH Plus.
Total anggaran yang disiapkan pun tak main-main. Untuk tahun ini, tali asih TKSK mencapai Rp3,96 miliar, Tagana Rp5,73 miliar, honor pendamping pasung Rp720 juta, bantuan transport PKH Plus Rp12,1 miliar, dan premi BPJS untuk TKSK dan Tagana sebesar Rp426 juta.
Khofifah juga menyampaikan bahwa sejak 2007, PKH sudah dijalankan di Jatim dan kini menyasar sekitar 1,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 38 kabupaten/kota. Salah satu program andalan, PKH Plus, dikhususkan bagi lansia usia 70 tahun ke atas dan telah menjangkau 354.111 penerima dari tahun 2019 hingga 2025.
Untuk memperkuat akar pendidikan sebagai cara jangka panjang mengatasi kemiskinan, Pemprov juga tengah mempersiapkan “Sekolah Rakyat” bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Setiap sekolah akan menampung sekitar 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA. “Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Kami ingin anak-anak ini punya masa depan yang lebih baik dan bisa mengangkat derajat keluarganya,” tutur Khofifah.
Agar suasana dialog makin hangat dan penuh semangat, Khofifah sempat menyanyikan lagu “Manusia Hebat” dan mengajak seluruh peserta bersholawat, mengingatkan bahwa perjuangan sosial perlu dibarengi kekuatan spiritual.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai pengganti DTKS untuk memastikan bantuan tepat sasaran. “Kalau tepat sasaran, potensi penghematan bisa mencapai Rp101 hingga Rp127 triliun,” tegas Gus Ipul.
Ia juga menegaskan bahwa 12 kelompok Pemerlu Atensi Sosial (PAS) menjadi fokus utama: mulai dari anak-anak rentan, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, hingga warga dengan penghasilan rendah dan perempuan rentan.
Terkait program Sekolah Rakyat, Gus Ipul menekankan pentingnya akurasi data. “Sekolah ini harus benar-benar untuk warga Desil 1 dan 2, yakni yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem. Tidak boleh ada KKN, tidak boleh ada titipan,” ujarnya tegas.
Di akhir acara, suasana menjadi haru saat Gubernur Khofifah dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf membagikan bantuan berupa sepatu kepada 10 calon siswa Sekolah Rakyat. Bahkan, keduanya turun langsung mengenakan sepatu kepada dua anak: Asila Putri Salsabila dan Ganda Rizki Raditya.
