MALANG, hukumindonesia.online/ – Rencana relokasi SMAN 8 Malang yang berdiri di atas lahan milik Universitas Negeri Malang (UM) masih menjadi persoalan pelik. Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum menyerah dan terus mengupayakan agar sekolah tersebut tetap bertahan di lokasi sekarang.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai, menyampaikan bahwa sekolah menengah atas itu telah menjadi bagian penting dari ekosistem pendidikan di Kota Malang. Banyak siswa dari lingkungan sekitar, termasuk anak dosen UM sendiri, menempuh pendidikan di sekolah tersebut.
“SMAN 8 itu bukan sekadar sekolah, tapi sudah jadi tumpuan warga sekitar, termasuk keluarga besar UM. Masa iya mau direlokasi? Ini kan bukan untuk kepentingan komersial. Selama ini juga tidak ada masalah, bahkan BPK tidak pernah mempersoalkannya,” kata Aries saat ditemui di Malang, Selasa (29/4/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengingatkan, jika relokasi tetap dilakukan, maka dampaknya bisa luas. Tak hanya mengganggu proses belajar mengajar, tapi juga memutus perencanaan pendidikan banyak keluarga.
“Banyak orang tua yang sudah dari awal menargetkan anaknya sekolah di sana karena faktor jarak. Kalau tiba-tiba dipindah, bisa jadi kekacauan,” tegasnya.
Pihak Dinas Pendidikan Jawa Timur bahkan sudah membuka ruang dialog dengan berbagai pihak, termasuk Wali Kota Malang, demi mencari jalan tengah. Aries menyebut, jika UM memang membutuhkan ruang tambahan untuk pengembangan kampus, pemerintah siap mencarikan solusi.
“Kalau Pak Rektor butuh lahan untuk perluasan fakultas atau laboratorium, kami di Pemprov siap bantu carikan tanah pengganti dari aset milik provinsi,” ujarnya.
Menurut Aries, langkah itu sejalan dengan arahan Gubernur Jawa Timur yang mendorong terciptanya komunikasi konstruktif antara UM dan Dinas Pendidikan.
Namun di sisi lain, UM bersikukuh pada keputusannya. Rektor Universitas Negeri Malang, Hariyono, menegaskan bahwa masa pinjam pakai lahan tidak akan diperpanjang. Keputusan tersebut, kata dia, bukan dibuat secara mendadak, melainkan bagian dari rencana jangka panjang pengembangan universitas.
“UM tetap konsisten mendukung pendidikan. Tapi sebagai PTNBH, kami punya tanggung jawab untuk memaksimalkan pengelolaan aset. Kebutuhan ruang kuliah, laboratorium, dan fasilitas baru terus meningkat seiring tingginya peminat,” ungkap Hariyono.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, jumlah siswa SMA/SMK di wilayah tersebut terus meningkat setiap tahun, sementara jumlah lahan pendidikan tetap stagnan. Situasi ini menambah urgensi bagi kedua pihak untuk segera duduk bersama mencari jalan keluar.
Dengan waktu yang semakin mepet menuju PPDB tahun ajaran 2025/2026, publik kini menanti apakah solusi konkret akan hadir sebelum para siswa dan orang tua kehilangan kepastian.
