JAKARTA, hukumindonesia.online/ – Jawa Timur tak mau main-main soal urusan perut rakyat. Demi menjaga suplai beras tetap aman, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggandeng Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo untuk mempercepat pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, terutama bagi sawah tadah hujan yang selama ini masih sangat bergantung pada curah hujan.
Dalam pertemuan di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (14/4/2025), Gubernur Khofifah menegaskan pentingnya dukungan infrastruktur pertanian agar produktivitas petani tetap terjaga.
“Kami butuh percepatan perbaikan dan pembangunan irigasi, terutama untuk sawah-sawah yang bergantung pada musim hujan. Ini krusial untuk mendukung target produksi gabah nasional,” tegas Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sawah tadah hujan memang punya peran vital dalam ketahanan pangan. Meski tidak mendapatkan pasokan air irigasi teknis, lahan jenis ini adalah penyumbang produksi padi terbesar kedua di Jawa Timur setelah sawah irigasi permanen. Risiko kekeringan tinggi, dan itu jadi perhatian utama dalam pertemuan tersebut.
“Teknologi irigasi sangat membantu lahan tadah hujan agar tetap produktif, terutama di daerah yang tak bisa sepenuhnya bergantung pada bendungan atau saluran air,” imbuhnya.
Khofifah juga memastikan bahwa Jawa Timur siap mendukung penuh program swasembada pangan nasional yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Jatim terbukti menjadi motor utama produksi beras nasional selama lima tahun terakhir.
“Alhamdulillah, produksi beras Jatim konsisten tertinggi secara nasional. Tahun 2024 saja kita produksi 5,4 juta ton beras. Tahun-tahun sebelumnya bahkan lebih tinggi,” ujarnya.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Jatim tercatat sebesar 5,74 juta ton pada 2020, 5,65 juta ton di 2021, 5,5 juta ton pada 2022, dan 5,61 juta ton di 2023.
Menurut Gubernur, capaian tersebut tak lepas dari pemanfaatan teknologi pertanian seperti mesin tanam (transplanter), traktor modern, dan combine harvester yang mampu menekan kehilangan hasil saat panen. Selain itu, sistem irigasi yang terus diperbaiki juga mendukung produktivitas.
“Instruksi Presiden Prabowo lewat Inpres Nomor 2 Tahun 2025 jadi dasar kuat untuk mempercepat pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi di daerah. Ini juga jadi pendorong kami untuk terus inovasi dalam pertanian,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PUPR Dody Hanggodo menyatakan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung penuh langkah Jatim.
“Kami siap bantu penuh. Infrastruktur irigasi adalah kunci sukses peningkatan produksi pertanian, terutama padi. Target GKP (Gabah Kering Panen) Jatim sebesar 12,6 juta ton tahun 2025 bisa dicapai jika irigasi ditangani secara serius,” ungkap Menteri PUPR Dody Hanggodo.
Ia juga menyebut bahwa pihaknya akan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang lebih besar untuk mendukung pembangunan dan perbaikan infrastruktur sumber daya air di daerah-daerah penghasil pangan seperti Jatim.
Permintaan serupa datang dari para kepala daerah. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengeluhkan kondisi di Pulau Bawean, di mana 75 persen dari total 4.000 hektare lahan pertanian masih mengandalkan hujan.
“Kami sangat butuh jaringan irigasi permanen agar petani tidak was-was tiap musim tanam,” kata Fandi.
Sementara itu, Bupati Malang Sanusi menyampaikan bahwa banjir dan bencana alam telah merusak tanggul serta bendungan di wilayahnya. Dampaknya, hasil panen menurun drastis karena hanya bisa panen sekali setahun.
“Perlu perhatian pusat untuk perbaikan infrastruktur irigasi agar petani bisa kembali panen dua hingga tiga kali setahun,” ujar Sanusi.
Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Sekretaris Daerah Jawa Timur Adhy Karyono, serta para bupati dari berbagai daerah penghasil pangan di Jatim, seperti Bojonegoro, Lumajang, Pamekasan, Ngawi, Jombang, Lamongan, dan Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono. Sejumlah pejabat teknis dari Dinas PU dan Dinas Perhubungan juga turut hadir untuk mendukung percepatan eksekusi di lapangan.
Dengan komitmen pemerintah daerah dan pusat yang makin solid, Jawa Timur diharapkan bisa menjadi garda terdepan dalam mewujudkan mimpi besar, yakni swasembada pangan nasional yang berkelanjutan.
