VOJ – DPRD Kota Malang menegaskan komitmennya dalam mengawasi setiap kebijakan publik agar tetap berpihak kepada masyarakat. Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menekankan bahwa efisiensi dalam kebijakan daerah harus dilakukan secara cermat, tanpa mengorbankan substansi dan layanan publik.
“Kami ingin memastikan bahwa program-program prioritas tetap berjalan dan bisa menjadi tolak ukur kinerja yang jelas,” ujar Amithya. Ia menambahkan bahwa DPRD akan terus mengevaluasi setiap kebijakan agar efisiensi yang dilakukan tidak sampai menghambat pelayanan kepada masyarakat.
Salah satu fokus utama DPRD adalah memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah benar-benar memberikan dampak positif bagi warga Kota Malang. Amithya mengibaratkan proses efisiensi ini seperti menurunkan berat badan bukan dengan memangkas elemen penting, melainkan hanya menghilangkan bagian yang tidak esensial.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ibarat kata kalau kita punya tangan, kaki, dan badan yang gendut, saya berharap yang dibuang itu hanya lemaknya, bukan memutilasi pergerakan kita,” ujarnya.
Menurutnya, dalam proses efisiensi anggaran atau kebijakan, hal yang paling penting adalah tetap mempertahankan layanan utama bagi masyarakat. “Jangan sampai karena efisiensi, pelayanan yang seharusnya tetap berjalan justru terganggu. Itu yang akan terus kami awasi,” tambahnya.
DPRD juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Amithya menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal kebijakan anggaran agar penggunaan dana publik benar-benar optimal dan tidak ada pemborosan yang tidak perlu.
Ke depan, DPRD Kota Malang berkomitmen untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap eksekutif agar setiap kebijakan yang diambil tidak hanya efisien secara anggaran, tetapi juga tetap mempertahankan kualitas layanan publik. Mereka berharap agar dengan pengawasan yang lebih ketat, kebijakan yang diterapkan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Malang.
